Mendikdasmen Luncurkan Platform Rapor Pendidikan Untuk Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional

JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti , memperkenalkan platform Rapor Pendidikan , sebuah inisiatif berbasis data yang menyajikan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Platform ini diharapkan menjadi rujukan utama dalam pengembangan kebijakan pendidikan nasional serta mendukung upaya peningkatan mutu layanan pendidikan di seluruh wilayah Tanah Air. 

Platform Rapor Pendidikan memberikan gambaran kondisi pendidikan mulai dari tingkat nasional, daerah, hingga satuan pendidikan. Data yang disajikan telah terintegrasi dengan indikator kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) , dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan .  

“Diharapkan dengan Rapor Pendidikan ini, kita dapat memiliki peta pendidikan secara komprehensif, khususnya terkait mutu layanan pendidikan di berbagai bidang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan atau bahan evaluasi bagi kita dalam melakukan perbaikan pada masa-masa yang akan datang,” kata Mu’ti saat peluncuran platform di Plasa Insan Berprestasi, Kompleks Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa (18/3). 

Mu’ti menambahkan bahwa platform ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi SPM Pendidikan, yang merupakan bagian integral dari rencana strategis pengembangan pendidikan nasional. Dengan data yang terstruktur dan akurat, pemerintah daerah dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah masing-masing. 

Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal  

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Toni Toharudin , menjelaskan bahwa Rapor Pendidikan merupakan sumber data utama untuk penjaminan mutu pendidikan. Platform ini menampilkan kondisi layanan pendidikan di tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan, serta mendukung dua sistem penjaminan mutu:   

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI):  Melalui proses evaluasi dini yang dilakukan oleh sekolah atau lembaga pendidikan untuk mengidentifikasi kekurangan dan potensi perbaikan.  
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME):  Melibatkan penilaian oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, untuk memastikan standar layanan pendidikan terpenuhi secara merata.

“Muatan dari sistem penjaminan mutu ini adalah peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya data yang transparan dan terukur, kami berharap kesenjangan antarwilayah dapat diminimalkan,” ujar Toni. 

Peningkatan Capaian Literasi dan Numerasi  

Rapor Pendidikan menyajikan data dari Asesmen Nasional (AN)  dan berbagai indikator pendidikan lainnya. Salah satu instrumen utama dalam AN adalah Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) , yang mengukur capaian siswa dalam literasi dan numerasi. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pencapaian kompetensi minimum siswa selama periode 2022–2024. 

• Literasi:  Proporsi siswa yang mencapai kompetensi minimum literasi meningkat dari 59,49%  pada tahun 2022 menjadi 68,05%  pada tahun 2023, dan terus naik hingga 70,03%  pada tahun 2024.  
• Numerasi:  Proporsi siswa yang mencapai kompetensi minimum numerasi juga menunjukkan tren positif, dari 45,24%  pada tahun 2022 menjadi 62,45%  pada tahun 2023, dan mencapai 67,94%  pada tahun 2024.

Meskipun demikian, Toni menekankan bahwa peningkatan ini belum merata di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. “Perbedaan capaian antar wilayah disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses pendidikan, jumlah tenaga pendidik yang berkualitas, serta distribusi sumber daya yang belum merata di beberapa daerah,” jelasnya. 

Langkah Strategis untuk Pemerataan Pendidikan  

Kehadiran Rapor Pendidikan diharapkan dapat menjadi alat penting dalam mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam sistem pendidikan Indonesia. Dengan data yang terintegrasi dan mudah diakses, pemerintah pusat maupun daerah dapat merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.  

“Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem pendidikan nasional melalui data dan teknologi. Semoga Rapor Pendidikan ini dapat menjadi langkah awal menuju pendidikan yang lebih merata dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa,” tutup Mu’ti.